Penerapan yurisdiksi universal untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus pembajakan di Teluk Aden?
| Main Authors: | Ario Triwibowo Yudhoatmojo, author, Add author: Melda Kamil Ariadno, supervisor, Add author: Hikmahanto Juwana, examiner, Add author: Hadi Rahmat Purnama, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315744 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Peristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalam kawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnya jumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa- Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalam rangka menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut, sehingga jumlahnya dapat ditekan secara signifikan. Salah satu upayanya adalah memberikan kewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasuki perairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di laut dalam kawasan Teluk Aden. <hr> <b>Abstract</b><br> The piracy phenomenon conducted by Somali pirates in the Gulf of Aden has raised international concerns due to the increasing numbers of piracy incidents in the area, deeming to have become a threat towards international peace and security. In order to suppress the crime of piracy, the United Nations Security Council has issued numerous resolutions encompassing efforts by the international community in suppressing and prosecuting piracy, therefore it can abate the occurring incidents. Granting universal jurisdiction towards States is one method, where the States are permitted to enter Somali territorial waters to suppress maritime piracy in the Gulf of Aden.