Jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
| Main Authors: | Riva Nichrum, author, Add author: Arie Sukanti Sumantri, supervisor, Add author: Widodo Suryandono, examiner, Add author: Hendriani Parwitasari, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20308366 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah, maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkan pemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat otoriter dan memungkinkan Negara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, bahwa setiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatu ganti rugi yang seimbang. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> Land acquisition for the development public interest to provide land by means of giving compensation. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the results of this study Law Number. 2 of 2012 doesn?t give guarantee and legal protection for the title rights, both from the mechanism of the land acquisition, and the manipulation intrensleting the cost the government not having good record in stipulating and acquisition. This can be concquered public interest has to voluntary and mandatory way. but the implementation is carried out by way of intimidation, terasment, and threats and other form. In Law No. 2 of 2012 was very authoritarian and allows the State to ignore the enforcement, protection and respect for citizen rights, as stipulated in Article 28 paragraph 4 letter h, that everyone has the right to private property and property rights are not be taken arbitrarily and should be offset by compensation. In addition to compensation payments with a value of money should also be able to provide a better survival than the level of social and economic life before it hit land acquisition, resulting in a balanced compensation.