Lihat Juga

• Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
  oleh: , FATARY, Marthen Max, et al.
  Terbitan: (2004)
• Pelaksanaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: studi putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi =The Implementation of restitution rights on Trafficking in Persons by the Act Number 21/2007 on Combating The Crime of Trafficking in Persons: study decision of Court Number: 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi
  oleh: Dondang Kristine, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi / Nophy Tennophero Suoth
  oleh: Nophy Tennophero Suoth, author, et al.
  Terbitan: (2009)
• Tindak pidana terhadap hutan,hasil hutan dan satwa
  oleh: Leden Marpaung
  Terbitan: (1995)
• Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan: Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus = The implementation of Law No. 31, 1999 concerning of anti corruption in forest clear away: Case of Darianus Lungguk Sitorus
  oleh: Ineke Indraswati, author, et al.
  Terbitan: (2007)