Implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan Agropolitan Kota Batu
| Main Authors: | Neni Susilawati, author, Add author: Haula Rosdiana, supervisor, Add author: Ning Rahayu, examiner, Add author: Safri Nurmantu, examiner, Add author: Milla Sepliana Setyowati, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297257 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunan bukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan). Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkan mengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahui pula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dari Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangat mendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakat Kota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnya koordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahan pertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakat petani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknya Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingan di pasar Batu, dan karakter penguasa. <hr> <b>Abstract</b><br> This thesis discusses the implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area. The problems are examined in this research is implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, the contributing factors for policy implementation, and the cumberer factors for policy implementation. This research conducted with using qualitative approach with in depth interview, documentation study, and observation as collecting data method. The result showed that the implementation of expenditure policy in order development of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes in the vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector but more to the development of physical infrastructure and other facilities that were built in order to attract tourists and investors (although the agricultural sector continues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in the development of the Batu City agropolitan area, thus many have complained about the Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also that there are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, they are retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market. Contributing factor in the implementation of expenditure policy in the Batu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supporting the farming community, and public awareness of long-term benefits that can be obtained from the program activities provided by Governments for the development of agriculture because it is nature society Batu City is in the agricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordination between agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a less effective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Vision from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yet the formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative Village Unit which handles all the sectors, the many interests involved in the development of agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler.