Lihat Juga

• PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus PutusanNomor 1406/Pdt.G/2013/PA.BTM)
  oleh: Sulaiman, Ahars
  Terbitan: (2017)
• PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR1406/PDT.G/2013/PA.BTM)
  oleh: Azrianti, Seftia
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Putusan Pengadilan Agama Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg)
  oleh: Jamiatul Zannah, Siti
  Terbitan: (2022)
• Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk
  oleh: Nova Helida, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Persepsi pegawai negeri sipil yang bercerai terhadap peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2013.
  oleh: Edi, Sutomo
  Terbitan: (2014)