Peranan utang luar negeri Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2001-2010
| Main Authors: | Muhammad Sakti P, author, Add author: Makaliwe, Willem A., supervisor, Add author: Lubis, Andi Fahmi, examiner, Add author: Manurung, Mandala, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277975 |
Daftar Isi:
- osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari USD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 dan USD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun 2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stok utang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi Indonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui peranan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukung dan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. <br><br> Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan 2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidak berpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejak tahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkan pembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untuk refinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutup defisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yang diterbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat pula dengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat Debt Management Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektif dibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaan utang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006 dan 2007. <br><br> Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luar negeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukung pengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depan harus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistem monitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yang disampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayar kewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumber valuta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2) peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraan strategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utang luar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko. <hr> <b>Abstract</b><br> Indonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0 billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004, decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200, 4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its own problems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia's economic growth. Much research has been conducted to determine the role of foreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssider that foreign debt is impacting negatively on economic growth. <br><br> For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known that Indonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the survey results revealed no influential one of the causes of the debt in question is the existence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal of foreign loans is smaller compared to payments of principal and interest installments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government in financing the development (closing the budget deficit) prefer the source of funds from the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75% of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed also by the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage the debt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for the management of government foreign debt and Private each new start in 2006 and 2007. <br><br> In order to manage the Government's foreign debt to more prudent, transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debt management laws so as to provide legal certainty for the implementation of the management of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent management of private debt, private debt policy direction in the future should be more focused on several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debt through increased coverage of the report submitted by a private company that is the location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known from which source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchange rate, (2) increased communication with the private sector through a strategic