Analisa yuridis atas penetapan kuorium rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (Studi kasus atas penetapan No. 240/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL) / Ingrid Vera Mour

Main Authors: Inggrid Vera Mour, author, Add author: Siahaan, Lintong Oloan, supervisor, Add author: Widodo Suryandono, examiner, Add author: Rahmat S.S. Soemadipradja, examiner
Format: Masters Bachelors
Terbitan: , 2009
Online Access: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270186
Daftar Isi:
  • <b>ABSTRAK</b><br> Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. Wien the quorum is not e , en e GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, a ow a compMiy to ask to the district courts for the determination, regarding t e ir o s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, there ore t e reques o quorum determination is granted by District Court? 2) what cou e y shareholders, when the results of such determination did not satisfy em. is is a explanatory research, using the secondary data. This research exp ains, a e request is accepted, depending on the respond of the defendant, norma ye erms and conditions, and the benefit of the determination Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court.;