Analisis kepastian hukum dan keadilan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (telaah pasal 36 ayat (1) huruf a KUP)
| Main Author: | Nur Aini Mutmainnah, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Indonesia
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270059 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundangundangan, maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both in terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research suggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement; Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government to oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreement that the independent work.