Penggunaan gugatan class action dalam rangka perlindungan konsumen: Studi kasus putusan pengadilan atas gugatan perwakilan kelompok korban tabrakan kereta api tanggal 25 Desember 2001 di Brebes (Perkara No. 1440K/Pdt/2006 jo. No. 87/PDT/2004/PT.DKI / Miliater Simalongo
| Main Authors: | Simalongo, Miliater, author, Add author: Inosentius Samsul, supervisor, Add author: Sitompul, Zulkarnain, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Indonesia
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269994 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Dalam hukum positif Indonesia, gugatan class action baru diakui sejak tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah undang-undang ini, tercatat ada 3 (tiga) Undang- Undang yang secara eksplisit mengakui mengenai gugatan class action yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Saat ini penerapan penggunaan mekanisme gugatan class action baru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 diatur bahwa wakil kelas tidak memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Ketentuan ini pada umumnya menjadi salah satu peluang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap penggunaan mekanisme gugatan class action, dengan alasan dalam hukum acara perdata yaitu HIR yang kedudukannya setingkat undang-undang ditentukan bahwa untuk bertindak di pengadilan mewakili orang/pihak lain, maka harus ada surat kuasa khusus dari pihak yang diwakilinya. Dalam gugatan class action yang diajukan oleh korban tabrakan kereta api di Brebes tanggal 25 Desember 2001, pengadilan dengan tegas telah mengakui kedudukan para penggugat selaku wakil kelas dan telah mengadili perkara dengan menggunakan mekanisme gugatan class action <hr> <b>ABSTRACT</b><br> In positive law in Indonesia, class action is just admitted since 1997 through law No. 23 Year 1997 concerning Live Environment Management. After this law, there are three (3) laws explicitly acknowledge concerning class action, those are Law Number 8 Year 1999 concerning Customers Protection, Law Number 18 Year 1999 concerning Construction Service, and Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry. This time, the application of class action mechanism is regulated through Supreme Court Regulation Number 1 Year 2002. In PERMA Number 1 Year 2002 regulated that class representative does not need power of attorney from group members applying law suit in court. This stipulation generally has become one of opportunities for defendant to apply objection for the use of class action mechanism, with the reason civil law is HIR has a position as a level as law determined that to act in court represent by other parties, so power of attorney from the represented parties should be existed. In class action, applied by train accident victim happened in Brebes Regency, on December 25,2001, the court explicitly has acknowledged that position from plaintiff as class representative and has adjudicated that case by using class action mechanism