Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara ditinjau dari aspek yuridis dan sosio-politik (Studi kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi) / Rudy Heryanto
| Main Authors: | Rudy Hertanto, author, Add author: Satya Arinanto, promotor, Add author: Bhenyamin Hoessein, examiner, Add author: Safri Nugraha, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269908 |
| ctrlnum |
20269908 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><type>Thesis:Masters</type><title>Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara ditinjau dari aspek yuridis dan sosio-politik (Studi kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi) / Rudy Heryanto</title><creator>Rudy Hertanto, author</creator><creator>Add author: Satya Arinanto, promotor</creator><creator>Add author: Bhenyamin Hoessein, examiner</creator><creator>Add author: Safri Nugraha, examiner</creator><publisher/><date>2008</date><subject/><description><b>ABSTRAK</b><br>
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus
diatur dalam pasal 227 yang terdiri atas 3 ayat, ayat (1) menyatakan bahwa khusus
Untuk provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya Sebagai Ibukota Negara RI diatur
dengan UU tersendiri.Berkaitan dengan titik berat otonomi pasal (2) menyebut Secara
tegas bahwa DKI Jakarta sebagai daerah Otonom, dan dalam wilayah administrasi
tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom, amanat Pasal 227 tersebut di
implementasikan dengan di bentuknya UU Nomor 29 Tahun 2007.
Dari persfektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan
DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi adalah karena
kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI. Secara demikian kehendak pasal 18 UUD
1945 yang menghendaki otonomi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah
dilaksanakan oleh seluruh UU yang mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta,
tetapi ketiadaan wiiayah administrasi yang bersifat otonom lebih didasarkan pada
pertimbangan sosiologis dan politis
Sebagai Ibukota Negara peran dan kedudukan Jakarta berbeda dengan Provinsi
lain di Indonesia, dimana Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional
dan Internasional. Diantara sekian banyak perbedaan salah satu diantaranya status
otonomi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi sebagaimana yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya Jakarta tumbuh
menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas
keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode
penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi penelitian akan lebih menitik beratkan
pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi
sebagai pendukung.
Melihat sempitnya ruang sosial masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta
dibanding dengan luasnya wilayah Kota Jakarta, maka pemberian status otonomi
kepada wilayah-wilayah kota tidak akan menimbulkan terbentuknya suatu identitas
sosial karena hampir tidak terdapat sekat-sekat dan budaya diantara penduduk kota
Jakarta yang tinggal di wilayah kota yang berbeda. Pembentukan wilayah-wilayah kota
menjadi kota Otonom juga tidak secara signifikan mempererat kesatuan antara
komunitas di wilayah-wilayah kota Jakarta
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
In bill 32/2004, the position of Jakarta specifically slated in article 227 with
three sub article where sub article (1) said that especially for the Jakarta as a capitol
state must be arrange by its own bill. Relevantly with the autonomy as a heavy issue,
sub article (2) explicitly stated that Jakarta also as a autonomous region, that is why to
implementing the article 227 bill 29/2007 is created.
From the legal perspective since the independence until recent era the
exclusivity of Jakarta has own characteristic. Jakarta does not have the administrative
region because its status as capitol state of Indonesia. Therefore as implied at article 18
of UUD 1945 that the autonomy status has to implement until the city/county has
never been applied to all the bills concerning about Jakarta governance, though the
absence of autonomous administrative region purely based on sociology and political
aspects.
As a capitol state of Indonesia the position and role of Jakarta different with
other province in Indonesia, where Jakarta must accommodate many aspect, such as
local, national, and also international aspect. Among many differences, Jakarta as an
autonomic region, also framing in province characteristic as stated in many statute. In
recent growth, Jakarta has grown into center of activities which often becoming as a
parameter o f development and national security in Indonesia.
This research used the normative legal method and also empirical legal method.
Nevertheless this research heavily going to the aspect of normative legal research,
while the empirical research mainly functions only as a back up opinion.
Talking about the special status of Jakarta if we related to the Betawi people as
indigenous people who lived in Jakarta compare with the widespread of Jakarta region,
the given o f autonomous status to the area in the city doesn’t creatc a social identity
because there are no fragmentation in cultural aspcct among the Jakarta’s people which
live in different region of Jakarta. At last, the shaping of Jakarta as an autonomous
region does not significantly binding the community between the regions of Jakarta.</description><identifier>https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269908</identifier><recordID>20269908</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Masters Thesis Thesis:Bachelors |
| author |
Rudy Hertanto, author Add author: Satya Arinanto, promotor Add author: Bhenyamin Hoessein, examiner Add author: Safri Nugraha, examiner |
| title |
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara ditinjau dari aspek yuridis dan sosio-politik (Studi kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi) / Rudy Heryanto |
| publishDate |
2008 |
| url |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269908 |
| contents |
<b>ABSTRAK</b><br>
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus
diatur dalam pasal 227 yang terdiri atas 3 ayat, ayat (1) menyatakan bahwa khusus
Untuk provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya Sebagai Ibukota Negara RI diatur
dengan UU tersendiri.Berkaitan dengan titik berat otonomi pasal (2) menyebut Secara
tegas bahwa DKI Jakarta sebagai daerah Otonom, dan dalam wilayah administrasi
tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom, amanat Pasal 227 tersebut di
implementasikan dengan di bentuknya UU Nomor 29 Tahun 2007.
Dari persfektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan
DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi adalah karena
kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI. Secara demikian kehendak pasal 18 UUD
1945 yang menghendaki otonomi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah
dilaksanakan oleh seluruh UU yang mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta,
tetapi ketiadaan wiiayah administrasi yang bersifat otonom lebih didasarkan pada
pertimbangan sosiologis dan politis
Sebagai Ibukota Negara peran dan kedudukan Jakarta berbeda dengan Provinsi
lain di Indonesia, dimana Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional
dan Internasional. Diantara sekian banyak perbedaan salah satu diantaranya status
otonomi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi sebagaimana yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya Jakarta tumbuh
menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas
keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode
penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi penelitian akan lebih menitik beratkan
pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi
sebagai pendukung.
Melihat sempitnya ruang sosial masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta
dibanding dengan luasnya wilayah Kota Jakarta, maka pemberian status otonomi
kepada wilayah-wilayah kota tidak akan menimbulkan terbentuknya suatu identitas
sosial karena hampir tidak terdapat sekat-sekat dan budaya diantara penduduk kota
Jakarta yang tinggal di wilayah kota yang berbeda. Pembentukan wilayah-wilayah kota
menjadi kota Otonom juga tidak secara signifikan mempererat kesatuan antara
komunitas di wilayah-wilayah kota Jakarta
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
In bill 32/2004, the position of Jakarta specifically slated in article 227 with
three sub article where sub article (1) said that especially for the Jakarta as a capitol
state must be arrange by its own bill. Relevantly with the autonomy as a heavy issue,
sub article (2) explicitly stated that Jakarta also as a autonomous region, that is why to
implementing the article 227 bill 29/2007 is created.
From the legal perspective since the independence until recent era the
exclusivity of Jakarta has own characteristic. Jakarta does not have the administrative
region because its status as capitol state of Indonesia. Therefore as implied at article 18
of UUD 1945 that the autonomy status has to implement until the city/county has
never been applied to all the bills concerning about Jakarta governance, though the
absence of autonomous administrative region purely based on sociology and political
aspects.
As a capitol state of Indonesia the position and role of Jakarta different with
other province in Indonesia, where Jakarta must accommodate many aspect, such as
local, national, and also international aspect. Among many differences, Jakarta as an
autonomic region, also framing in province characteristic as stated in many statute. In
recent growth, Jakarta has grown into center of activities which often becoming as a
parameter o f development and national security in Indonesia.
This research used the normative legal method and also empirical legal method.
Nevertheless this research heavily going to the aspect of normative legal research,
while the empirical research mainly functions only as a back up opinion.
Talking about the special status of Jakarta if we related to the Betawi people as
indigenous people who lived in Jakarta compare with the widespread of Jakarta region,
the given o f autonomous status to the area in the city doesn’t creatc a social identity
because there are no fragmentation in cultural aspcct among the Jakarta’s people which
live in different region of Jakarta. At last, the shaping of Jakarta as an autonomous
region does not significantly binding the community between the regions of Jakarta. |
| id |
IOS18064.20269908 |
| institution |
Universitas Indonesia |
| institution_id |
51 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
| library_id |
492 |
| collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
| repository_id |
18064 |
| city |
KOTA DEPOK |
| province |
JAWA BARAT |
| repoId |
IOS18064 |
| first_indexed |
2022-12-13T09:10:06Z |
| last_indexed |
2022-12-13T09:10:06Z |
| recordtype |
dc |
| merged_child_boolean |
1 |
| _version_ |
1752198682496729088 |
| score |
17.13294 |