Analisis hukum terhadap pemungutan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan pemberitahuan pabean yang menggunakan sistem electronic data inter change di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
| Main Authors: | Tampubolon, Carl Augustinus Soutihon, author, Add author: Arifin P. Soeriaatmadja, supervisor, Add author: Tjip Ismail, examiner, Add author: Simatupang, Dian Puji N., examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Indonesia
, 2008
|
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269701 |
Daftar Isi:
- Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru. <hr> The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules.