Tinjauan hukum terhadap pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua tunggal
| Format: | Bachelors |
|---|---|
| Terbitan: |
[Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ]
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199987-S21410-Elisabet Lumbanraya.pdf |
| ctrlnum |
20199987 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Tinjauan hukum terhadap pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua tunggal</title><creator/><type>Thesis:Bachelors</type><place/><publisher>[Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ]</publisher><date>2008</date><description>[Keinginan untuk mempunyai anak tidak hanya dimiliki oleh
pasangan suami istri, namun juga dimiliki oleh seorang yang
tidak mempunyai pasangan (duda atau janda), bahkan oleh seorang
yang belum pernah menikah yang dapat diwujudkan dengan cara
adopsi. Perbuatan tersebut mempunyai persoalan hukum sendiri,
yaitu bagaimana pengaturan adopsi menurut ketentuan hukum
Indonesia, bagaimana proses adopsi yang dilakukan oleh orang tua
tunggal, dan bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum dari
pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Metode
penelitian adalah penelitian kepustakaan dan sebagai alat
pengumpulan data dilakukan studi bahan pustaka. Pengaturan
adopsi sebelum masa kemerdekaan terdapat dalam Staatsblad 1917
No. 129 untuk mengakomodasi kepentingan golongan Tionghoa guna
mempertahankan keturunan anak laki-laki sesuai dengan adat
istiadatnya, dimana adopsi menciptakan hubungan hukum secara
keperdataan dan memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua
asalnya (adoptio plena). Setelah masa kemerdekaan adopsi diatur
dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan dalam SEMA No. 6
Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
anak yang kemudian mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengertian orang tua tunggal
menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah seorang yang
berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan,
pernah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia
bercerai baik karena kematian ataupun putusan pengadilan.
Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus
(adoption minus plena). Pelaksanaan adopsi dilakukan dengan
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan kemudian dimohonkan ke Pengadilan Negeri
bagi seorang selain Islam dan kepada Pengadilan Agama bagi yang
beragama Islam. Pengangkatan anak mengakibatkan kekuasaan orang
tua asal beralih kepada orang tua angkat yaitu tanggung jawab
sebagai wali dan berakibat juga dalam hal pewarisan., The need of having a child is not only owned by couple of husband
and wife, but also owned by someone who doesn’t have a couple (widower
or widow), even by someone who never get married yet by doing an
adoption. The action has legal problem itself, namely the regulation
of adoption is under the Laws of Republic of Indonesia, how to process
the adoption done by a single parent and its responsibility and legal
result of it by a single parent. Research method is literary research
and as a means of data collection done with book material study. The
regulation of adoption before independence period included in
Staatsblad 1917 No. 129 to accommodate Tionghoa’s interest to maintain
of son descent in accordance with their customs and tradition, where
the adoption shall create legal relation in civil law and terminate
the relation of civil law with original parents (adoptio plena). In
post-independence period, the adoption was regulated by Child
prosperous Laws and SEMA No. 6 of 1983. Then the regulation of
adoption is included in Laws No. 23 of 2002 regarding the child
protection that was issued PP No. 54 of 2007 regarding the application
of child adoption. The single parent’s definition in accordance with
PP of application of child adoption was the one who has Indonesian
nationality, either a man or woman, ever got a 5 year-marriage before
her/his divorce either due to passing away or court resolution, the
relationship between the child and his or her blood parents is not
terminated. (adoption minus plena). The application of adoption is
executed by fulfilling the terms stipulated by laws and regulation and
then proposed to state court for non moslem person and to religion
court for moslem person. The adoption shall result the power of
original parents will transfer to adoptive parents namely the
responsibility as guardian and effect inheriting matter.]</description><subject>Adoption--Law and legislation</subject><identifier>20199987</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199987-S21410-Elisabet Lumbanraya.pdf</source><recordID>20199987</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Bachelors Thesis |
| title |
Tinjauan hukum terhadap pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua tunggal |
| publisher |
[Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ] |
| publishDate |
2008 |
| topic |
Adoption--Law and legislation |
| url |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199987-S21410-Elisabet Lumbanraya.pdf |
| contents |
[Keinginan untuk mempunyai anak tidak hanya dimiliki oleh
pasangan suami istri, namun juga dimiliki oleh seorang yang
tidak mempunyai pasangan (duda atau janda), bahkan oleh seorang
yang belum pernah menikah yang dapat diwujudkan dengan cara
adopsi. Perbuatan tersebut mempunyai persoalan hukum sendiri,
yaitu bagaimana pengaturan adopsi menurut ketentuan hukum
Indonesia, bagaimana proses adopsi yang dilakukan oleh orang tua
tunggal, dan bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum dari
pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Metode
penelitian adalah penelitian kepustakaan dan sebagai alat
pengumpulan data dilakukan studi bahan pustaka. Pengaturan
adopsi sebelum masa kemerdekaan terdapat dalam Staatsblad 1917
No. 129 untuk mengakomodasi kepentingan golongan Tionghoa guna
mempertahankan keturunan anak laki-laki sesuai dengan adat
istiadatnya, dimana adopsi menciptakan hubungan hukum secara
keperdataan dan memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua
asalnya (adoptio plena). Setelah masa kemerdekaan adopsi diatur
dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan dalam SEMA No. 6
Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
anak yang kemudian mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengertian orang tua tunggal
menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah seorang yang
berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan,
pernah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia
bercerai baik karena kematian ataupun putusan pengadilan.
Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus
(adoption minus plena). Pelaksanaan adopsi dilakukan dengan
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan kemudian dimohonkan ke Pengadilan Negeri
bagi seorang selain Islam dan kepada Pengadilan Agama bagi yang
beragama Islam. Pengangkatan anak mengakibatkan kekuasaan orang
tua asal beralih kepada orang tua angkat yaitu tanggung jawab
sebagai wali dan berakibat juga dalam hal pewarisan., The need of having a child is not only owned by couple of husband
and wife, but also owned by someone who doesn’t have a couple (widower
or widow), even by someone who never get married yet by doing an
adoption. The action has legal problem itself, namely the regulation
of adoption is under the Laws of Republic of Indonesia, how to process
the adoption done by a single parent and its responsibility and legal
result of it by a single parent. Research method is literary research
and as a means of data collection done with book material study. The
regulation of adoption before independence period included in
Staatsblad 1917 No. 129 to accommodate Tionghoa’s interest to maintain
of son descent in accordance with their customs and tradition, where
the adoption shall create legal relation in civil law and terminate
the relation of civil law with original parents (adoptio plena). In
post-independence period, the adoption was regulated by Child
prosperous Laws and SEMA No. 6 of 1983. Then the regulation of
adoption is included in Laws No. 23 of 2002 regarding the child
protection that was issued PP No. 54 of 2007 regarding the application
of child adoption. The single parent’s definition in accordance with
PP of application of child adoption was the one who has Indonesian
nationality, either a man or woman, ever got a 5 year-marriage before
her/his divorce either due to passing away or court resolution, the
relationship between the child and his or her blood parents is not
terminated. (adoption minus plena). The application of adoption is
executed by fulfilling the terms stipulated by laws and regulation and
then proposed to state court for non moslem person and to religion
court for moslem person. The adoption shall result the power of
original parents will transfer to adoptive parents namely the
responsibility as guardian and effect inheriting matter.] |
| id |
IOS18064.20199987 |
| institution |
Universitas Indonesia |
| institution_id |
51 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
| library_id |
492 |
| collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
| repository_id |
18064 |
| city |
KOTA DEPOK |
| province |
JAWA BARAT |
| repoId |
IOS18064 |
| first_indexed |
2022-12-13T08:49:48Z |
| last_indexed |
2022-12-13T08:49:48Z |
| recordtype |
dc |
| merged_child_boolean |
1 |
| _version_ |
1752181641974906880 |
| score |
17.13294 |