Evaluasi rumah tangga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan penentuan rumah tangga sangat miskin penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) menggunakan proxy means test
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT Sangat Miskin dalam Program PKH. Cakupan penelitian ini adalah 4 dari 7 propinsi sasaran program PKH Tahap 1, yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Data yang digunakan adalah Susenas 2006, Potensi Desa (PODES) 2005, dan Data Penerima BLT 2005 serta Garis Kemiskinan 2006. Penentuan rumah tangga miskin penerima BLT berdasarkan Garis Kemiskinan 2006 yang telah diturunkan sebesar 16 persen. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Model 1 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (leakage) sebesar 0,10 persen di Propinsi Nusa Tengara Timur (setara dengan 748 juta), sebesar 7,60 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 12 milyar), sebesar 8,40 persen di Gorontalo (setara dengan 10 milyar), dan sebesar 15,20 persen di DKI Jakarta (setara dengan 29 milyar). Model 2 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (leakage) sebesar 6,80 persen di Propinsi Nusa Tengara Timur (setara dengan 51 milyar), sebesar 18,30 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 27 milyar), sebesar 40,30 persen di Gorontalo (setara dengan 50 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar). Model 3 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (leakage) sebesar 5,20 persen di Propinsi Nusa Tengara Timur (setara dengan 38 milyar), sebesar 26,40 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 40 milyar), sebesar 43,30 persen di Gorontalo (setara dengan 55 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar). Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PITH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah eenderung kurang tepat.