Hubungan komunikasi sumber daya sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanggulangan penyalagunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti
| Format: | Masters Bachelors |
|---|---|
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/115921-T 22626-Hubungan komunikasi.pdf |
Daftar Isi:
- [Maraknya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Trisakti yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997 mendorong pihak pimpinan Universitas berfikir keras untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dapat merobohkan sistem pendidikan di kampus tersebut. Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang kejahatan narkoba menjadikan payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di lingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor No. 42/USAKTI/SKR/XII/1999 tentang Pemberian sanksi terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Sebagai bentuk kebijakan dari pimpinan Universitas Trisakti, maka keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Universitas Trisakti salah satunya tergantung pada persepsi civitas akademikanya. Beraneka ragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman empirik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen dan karyawan memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda terhadap implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang rnempengaruhi p elaksanaan kebijakan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Persepsi memainkan peranan penting dalam proses kebijakan karena hal ini akan mempengaruhi definisi suatu masalah (Jones). Kebijakan yang baik dan terarah akan berhasil jika dipahami dan didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas Trisakti. Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan peneliitian ini adalah apakan ada hubungan antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti dan apakah terdapat perbedaan signifikan persepsi antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap komunikasi, suberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesisnya menggunakan path analisis dan uji F dengan analisis SPSS for windows. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan implementasi kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai p-value masing-masing faktor < 0,05 sedangkan sikap tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai p- value 0 ,05 serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dengan nilai masing p-value 0,05. Merujuk haI tersebut di atas maka, perlu upaya yang Iebih jelas dan terarah dan TPPN agar persepsi civitas akademika sama terhadap kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor sikap yang cenderung dipersepsikan sama, oleh karena itu diperlukn model baru dan perbaikan terhadap ketiga faktor lainnya terutama faktor komunikasi yang cenderung dip ersepsikan kurang efektif oleh civitas akademika maka TPPN perlu mengubah pola komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing civitas akademika. , The abuse of drugs tends increase in Trisakti University since 1997. The fact argues to the rectories to overcome this phenomenon, because it could destroy educational system in the campus. The national act no 22 tahun 1997 is the basis law for the rectorium to handle the problem dealt with abuse of drugs in Trisakti University. Based on the act rector of Usakti issued Rector Rule No. 342/USAKTI/SKR/XII/1999 concerning punishment for the distributor, user, and the other of drugs abuse in Usakti. The result of this policy depend on perception of academic society of Usakti for instance students, lecturer, and staffs. To measure the result of the policy, it depends on four factors: communication, resources, disposition, and bureaucracy structure (Edward III}.The perception had important role in process of policy implementation (Jones). The good policy would be understood and supported by academic society of Usakti. The problem that proposed in this research are: Is the any relationship between communication, resources, dispositions, bureaucracy structure and policy implementation of prevention of drugs abuse according to perception of academic society of Usakti ? The sample of the research used purposive random sampling by distributing of questionnaires lists to the students, lecturers, and administration staffs that fulfill criteria of the sample. The amounts of sample are 533 respondents consisted of students 3 30, lecturers 9 6, and the administration staffs 1 07. For analyzing data i s used AMOS for Path Analysis and SPSS for Windows for F-test. The result of the research was communication, resources, dispositions; bureaucracy structure had significant relationship with policy implementation of prevention of drugs abuse. This is pointed by p-vale of each factor (communication, resources, and bureaucracy structure) are less than 0,05. And the other hand disposition had not significant relationship with policy implementation of prevention of drugs abuse. It was pointed by p-value more than 0,05. The other result of the research there was significant differentiation of perception of academic society of Usakti to the factor of policy implementation. This was pointed by pa-value less than 0,05. Based on the result of the research, Usakti need continuous improving in policy implementation. Only behave factors that had the same perception according to academic society, so the personal of TPPN need new method for improving the three factors: communication, resource, and bureaucracy structure. ]