Lihat Juga

• PPh Psl. 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan negara atau Keuangan Daerah
  oleh: Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  Terbitan: (1999)
• Analisis pemotongan PPN pasal 21 atas PPh yang ditanggung oleh pemerintah berdaskan no.47 tahun 2003
  Terbitan: (2005)
• Cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 :Menggunakan Peraturan yang berlaku per 1 Januari 2009, disertai rumus gross-up, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan ttg PPh Psl 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertent
  oleh: Lasmana, Mienati Somya, et al.
  Terbitan: (2010)
• Penerapan Keputusan Menteri Keuangan tentang PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah : studi kasus di KPP Batu
  oleh: Alimuddin
  Terbitan: (2004)
• Penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (studi kasus pada pt
  oleh: Natali, Diana
  Terbitan: (2005)