Lihat Juga

• Pembatalan akta yang dianggap cacat hukum yang di lakukan oleh seorang notaris/PPAT (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisia Nomor: 1468 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006)
  oleh: Lika Aulia, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• Tindakan notaris dalam penandatanganan Akta Penjaminan Utang oleh pihak yang bearada dalam tahanan sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641.K/Pdt/2001)
  oleh: Citasari Jayaputri, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Tanggung jawab notaris dalam akta yang memuat dua perbuatan hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/1996)
  oleh: Meliana, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Tanggung jawab notaris terhadap akte yang dibatalkan oleh pengadilan : Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1440.K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1996
  oleh: Arinia Vitanti Achiral, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Tanggung jawab notaris dan notaris pengganti terhadap akta yang dibatalkan pengadilan : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 277K/PDT/1995
  oleh: Gita Pratiwi, author, et al.
  Terbitan: (2007)