Lihat Juga

• POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: Anggitta, Ribka, et al.
  Terbitan: (2019)
• Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  oleh: Sanjaya, William
  Terbitan: (2016)
• KONSTITUSIONALITAS PASAL 235 AYAT (5) UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: RIADI, RAHMAT, et al.
  Terbitan: (2020)
• Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  oleh: Muljanto Somadjaja, .
  Terbitan: (2016)
• Kajian Konstitusionalitas Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengenai Legalisasi Aborsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  oleh: VinoDevantaAnjasKrisdanar
  Terbitan: (2010)