HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI INDONESIA
| Main Author: | NIM. A2021181095, KHAIRUDDIN, S.H.I |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal NESTOR Magister Hukum
, 2022
|
| Online Access: |
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/54035 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/54035/75676592803 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka memudahkan investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission) bertujuan menunjang kenaikan indeks ease of doing business. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber data dari penulisan ini berasal dari riset kepustakaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perizinan. Penulis fokus pada Bagaimana Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan Bagaimana legalitas Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Online Single Submission oleh lembaga OSS, Sebelum berlakunya OSS pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun pasca berlakunya OSS pelaku usaha yang mendaftar pada laman OSS memperoleh izin usaha kemudian memenuhi komitmen. Terhadap gagalnya para pelaku usaha memenuhi komitmen berakibat kegiatan usaha tidak dapat beroperasional. Izin usaha yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan ketika pelaku usaha tidak kunjung memenuhi komitmen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Muncul ketidakpastian hukum atas izin usaha yang sudah diterbitkan pemerintah padahal izin usaha merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (Legitimate expectation) yang dilakukan pemerintah atas terbitnya izin usaha yang belum final berpotensi merugikan pelaku usaha. Kemudahan perizinan memang diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanapa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.Kata kunci: Harmonisasi, Izin Usaha, OSSABSTRACTPolicy for the Acceleration of Business Implementation in order to facilitate investment in Indonesia, Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services (online single submission) aims to support the increase in the ease of doing business index. This research is a legal dogmatic research. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach to examine existing legal problems. The source of the data in this paper comes from library research on laws and regulations, books, papers, journals related to administrative law and licensing law. The author focuses on how to harmonize laws and regulations regarding electronically integrated business licensing services in Indonesia, both vertically and horizontally and how the legality of business licenses issued through the Single Submission Online Service System by the OSS institution, prior to the implementation of OSS, permit applicants are required to meet the requirements -the first requirement is to get a business license, but after the implementation of OSS, business actors who register on the OSS page obtain a business license and then fulfill their commitments. The failure of business actors to fulfill their commitments results in business activities being unable to operate. A business license that has been issued can be canceled when the business actor does not fulfill the commitment within the specified time limit. There is legal uncertainty over business licenses that have been issued by the government even though the business license is a form of State Administrative Decision (Legitimate expectation) made by the government for the issuance of a business license that has not been finalized and has the potential to harm business actors. Ease of licensing is indeed needed to encourage the spirit of improving the investment climate in Indonesia without forgetting the principle of permits as an instrument of community control which is realized through supervision in the regions.Keywords: Harmonization, Business License, OSS