PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2010 OLEH HAKIM DALAM HAL PENEMPATAN REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah)
| Main Author: | NIM. A2021171039, EZRA SULAIMAN, S.H. |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal NESTOR Magister Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/47115 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/47115/75676589507 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Oleh Hakim Dalam Hal Penempatan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalah Guna Narkotika Jenis Sabu-Sabu Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah. Tujuan penelitian tesis ini untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana penegakan hukum penerapan penempatan rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu dalam putusan hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah terdapat setidaknya terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) perkara narkotika yang pelakunya dikualifikasikan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 undang-undang Narkotika yaitu sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu-sabu, akan tetapi dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim-hakim Pengadilan Negeri Mempawah rata-rata berupa pidana penjara tanpa disertai dengan tindakan rehabilitasi. Faktor utama para hakim tidak menjatuhkan pidana tindakan rehabilitasi antara lain karena sarana prasarana rehabilitasi yang memadai pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah belum tersedia. Selain itu faktor jumlah hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Mempawah tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya. Surat asesmen dari tim asesmen tidak dilampirkan dalam setiap berkas perkara sehingga para hakim tidak memiliki petunjuk tentang kadar kecanduan narkotika bagi pelaku penyalah guna narkotika. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pemerintah pusat dan daerah sedapat mungkin menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai. Mahkamah Agung dalam setiap penempatan personil hakim pada suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri perlu memperhatikan keseimbangan antara jumlah perkara dengan jumlah personil hakim yang menangani suatu perkara. dalam setiap pelimpahan perkara dari penuntut umum pada pengadilan negeri yang terdapat kualifikasi pasal 127 supaya dilampirkan surat asesmen dari tim terpadu untuk menjadi petunjuk bagi hakim dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat. Kata kunci : Surat Edaran, Rehabilitasi, Narkotika ABSTRACThis thesis discusses the application of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010 by Judges in the Placement of Medical Rehabilitation for Drug Abusers of the Type of Shabu-Shabu in the Legal Area of the Mempawah District Court. The purpose of this thesis research is to reveal and analyze how law enforcement applies to the placement of medical rehabilitation against shabu-shabu narcotics abusers in the judge's decision at the Mempawah District Court. The approach in this study uses a sociological juridical method with descriptive analysis research specifications. The type of data used in this research is secondary data. The results showed that in the jurisdiction of the Mempawah District Court there were at least 77 (seventy-seven) narcotics cases whose perpetrators were qualified to commit a crime in Article 127 of the Narcotics Law, namely as a narcotics abuser of class I type of methamphetamine, but in the imposition of a criminal The judges of the Mempawah District Court imposed on average in the form of imprisonment without any rehabilitation measures. The main factor that the judges did not impose a rehabilitation sentence was, among others, because adequate rehabilitation facilities in the jurisdiction of the Mempawah District Court were not yet available. In addition, the number of judges at the Mempawah District Court is not proportional to the number of cases handled each year. An assessment letter from the assessment team is not attached to each case file so that the judges do not have a clue about the level of narcotics addiction for narcotics abusers. Efforts that can be made include the central and regional governments as far as possible providing adequate rehabilitation sites. The Supreme Court in every placement of judge personnel in a district court jurisdiction needs to pay attention to the balance between the number of cases and the number of judges who handle a case. In every case delegating from the public prosecutor to the district court that has the qualifications of Article 127, an assessment letter from the integrated team must be attached to serve as a guide for judges in imposing rehabilitation measures for perpetrators who meet the requirements.Keywords: Circular, Rehabilitation, Narcotics