EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REMISI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)
| Main Author: | NIM. A2021181053, H A L I K, SH |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal NESTOR Magister Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/43773 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/43773/75676587725 |
Daftar Isi:
- AbstrakTesis Ini Membahas Tentang Efektivitas Pelaksanaan Remisi Sebagai Bagian Dari Pemenuhan Hak Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah :Bagaimana implementasi dari Permenkumham No. 3 Tahun 2018, khususnya terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak. Dari hasil penelitian terdapat beberapa analis yaitu implementasi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal ini adalah Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemberian remisi yang dilaksanakan mulai dari tingkat pengamatan oleh Tim Pengamat yang dibentuk oleh Kepala Lapas, hingga pengajuan remisi oleh Kepala Lapas Kelas II Pontianak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana merupakan keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pontianak terhadap narapidana atau warga binaannya.. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai pemberian hak narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak, terdiri dari: Faktor yuridis, yaitu faktor yang berasal dari peraturan hukum itu sendiri, berupa persyaratan yang berbeda dalam pengajuan remisi oleh narapidana kasus-kasus tertentu seperti narkotika korupsi, faktor struktur, kelembagaan dan aparat pelaksana, yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana serta keterbatasan sumber daya manusia, Faktor sarana dan prasarana, yaitu ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual, Faktor perilaku narapidana berupa tindakan indispliner yang dilakukan oleh narapidana sehingga menghambat pemberian remisi, Faktor budaya atau kultur hukum berupa adanya biaya yang diminta oleh petugas kepada narapidana saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapidana. Kata Kunci : Efektivitas, Remisi, Pemenuhan Hak, Narapidana, Pembebasan BersyaratAbstractThis Thesis discusses the effectiveness of the implementation of remissions as part of the fulfillment of prisoners' rights based on Permenkumham No. 3 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leaving Prior to Release and Conditional Leave (Study at the Class IIA Pontianak Penitentiary). This study uses a normative approach. The problems taken in the thesis research are: How is the implementation of Permenkumham No. 3 of 2018, especially regarding the provision of remissions to inmates in Pontianak Class IIA Lapas. What factors influence giving remissions to prisoners in Class IIA Pontianak Prison. From the research results, there are several analysts, namely the implementation of giving remissions to prisoners in Pontianak Class IIA Lapas has been running in accordance with the provisions of the applicable regulations, especially in this case is Permenkumham No. 3 of 2018. This is evidenced by the implementation of remission which is carried out starting from the level of observation by the Observer Team formed by the Head of Lapas, to the submission of remissions by the Head of Class II Pontianak Prisons to the Director General of Corrections through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which is carried out according to the provisions, in particular Permenkumham No. 3 of 2018. In addition, it can also be said that the successful implementation of giving remissions to prisoners is the success of the training carried out by the Pontianak Class IIA Prison for inmates or their assisted residents. Several factors influence the implementation of remission in the correctional system as granting rights to prisoners in Pontianak Class IIA Prison, consisting of: juridical factors, namely factors that come from the legal regulation itself, in the form of different requirements in submitting remissions by convicts of certain cases such as narcotics corruption, structural factors, institutions and implementing officials, namely the absence of an institution or institution that specifically oversees the granting of remissions to prisoners as well as limited human resources, the factors of facilities and infrastructure, namely the absence of means for calculating remissions, because the calculation is still carried out manually, the behavior factor of prisoners is in the form of individual actions that are carried out. The inmates are admitted so that it hinders the provision of remissions. Cultural factors or legal culture are in the form of fees requested by officers to inmates when making documents for submitting remissions for prisoners.Keywords: Effectiveness, Remission, Fulfillment of Rights, Prisoners, Parole