PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW PADA DESA TAMBAK ASRI KABUPATEN MALANG

Main Author: Hendri Setiawan
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya , 2022
Subjects:
Online Access: http://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/97
http://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/97/98
Daftar Isi:
  • Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan kembali kelembagaan BUMDes melalui pendekatan hukum yang berbasis Economic Analysis of Law. BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Basis economics analysis of law ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip- prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya revitalisasi BUMDes melalui peraturan desa dengan merespon berbagai dinamika hukum yang telah berkembang, dengan berbasis Economic Analysis of Law. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan Desa Tambak Asri menjadi desa yang berdaya saing. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, perwakilan UMKM, dan tokoh masyarakat. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di Desa Tambak Asri, Kabupaten Kabupaten Malang Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, pendampingan serta pelatihan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman dalam proses pembentukan peraturan desa telah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan; fungsi dan kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil; dan peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, adanya inisiatif peraturan desa mengenai apa yang akan disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Tambak Asri