MERUMUSKAN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS TAMBANG NIKEL DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN
| Main Authors: | Maga, La; Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (SPs IPB), Bogor 16680, Ismail, Ahyar; Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680, Falatehan, A. Faroby Falatehan; Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680 |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Direktorat Kajian Strategi dan Kebijakan Pertanian
, 2018
|
| Online Access: |
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/22031 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/22031/14757 |
Daftar Isi:
- Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sering dihadapi bagi masyarakat utamanya di sekitar lokasi tambang dan menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi petani padi sawah disekitar lokasi tambang. Upaya untuk mengatasi kerusakan tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT. X di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dianalisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchi Proces (AHP). Terdiri atas tiga hirarki yaitu sumber kerusakan, pelaku kerusakan, kendala dan alternatif kebijakan. Menggunakan empat alternatif kebijakan berupa pajak lingkungan, penyediaan lokasi pembuangan limbah, membatasi izin usaha pertambangan dan reklamasi. Berdasarkan hasil analisis, sumber kerusakan lingkungan adalah konversi lahan dan limbah tambang dengan bobot mencapai 0,402. Pelaku kedua sumber kerusakan tersebut adalah pihak perusahaan tambang nikel dengan bobot masing-masing sebesar 0,547 (konversi lahan) dan 0,640 (limbah tambang). Kendala yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan lingkungan yaitu kurangnya sistem pengawasan dan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan adalah reklamasi.