IMPLIKASI PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
| Main Author: | Adiwira, Okta Yuda |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa
, 2020
|
| Online Access: |
http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/292 http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/292/197 |
Daftar Isi:
- The main topic of discussion in this journal is the application of the parliamentary threshold policy in the political system in Indonesia. The Parliamentary threshold is a minimum vote acquisition threshold that must be met by political parties participating in the elections to be able to place their legislative candidates in parliament. The juridical empirical research method is used for discussion, which includes the effectiveness and impact of the law. This study also aims to provide input or contribution of ideas to the central government in implementing the parliamentary threshold policy on political parties, so as to produce good governance (good governance) that is stable, effective and efficient. Based on the research results, it can be seen that there is a parliamentary threshold debate in the political system in the country regarding the threshold for national vote acquisition for political parties to be included in the calculation and distribution of DPR seats. In formal juridical terms, the parliamentary threshold debate in the party system in Indonesia is conducted based on the law on political parties and democratic principles. The application of the parliamentary threshold in the national political system is expected to be simplified. Simplifying the number of political parties in Indonesia needs to be done as an effort to improve the quality of political parties so that they can make better contributions to the development of national politics. In addition, party simplification is also carried out in order to facilitate political governance in parliament and to increase the effectiveness and efficiency of democratic and political processes both in parliament and in government. Therefore, simplifying the party is an alternative solution in improving the quality of democracy and government stability, which in the end is for the welfare of the people.
- Pokok pembahasan dalam Jurnal ini mengenai penerapan kebijakan parliamentary threshold dalam sistem politik di Indonesia. Parliamentary threshold merupakan ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi Partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Untuk pembahasannya digunakan metode penelitian yuridis empiris, yang meliputi efektifitas dan dampak hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukkan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan parliamentary threshold terhadap partai-partai politik, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance) yang stabil, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui adanya perdebatan parliamentary threshold dalam sistem politik di tanah air mengenai ambang batas perolehan suara nasional bagi partai politik untuk dapat diikutkan dalam penghitungan dan pembagian kursi DPR. Secara yuridis formal, perdebatan parliamentary threshold dalam sistem kepartaian di Indonesia dilakukan berdasarkan undang undang partai politik dan prinsip demokrasi. Penerapan parliamentary threshold dalam sistem politik ditanah air diharapkan adannya penyederhanaan. Penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas partai politik sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perkembangan politik nasional. Disamping itu pula penyederhanaan partai dilakukan dalam rangka mempermudah tata kelola politik di parlemen dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses demokrasi dan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Oleh karena itu, penyederhaan partai menjadi solusi alternatif dalam peningkatan kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya untuk mensejahterakan rakyat