KONSEPSI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK/PERJANJIAN DI MASA PANDEMI
| Main Author: | Erniwati, Erniwati |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa
, 2020
|
| Online Access: |
http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/290 http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/290/195 |
Daftar Isi:
- Pandemics and policy psbb practical shut down all the achievement by the powerful economic down. From the first can move about , and should be closed. Originally offered, goods and services then got to let business not budged. Phenomenon make the economic potential attenuating, tipped purchasing power, etc. So that, the business world, for him with a pandemic and psbb this, they are in a position that this difficult this, start to make the concept of “force majeure”, as legal terminology had to sit back into public conversation these days. By using the method of juridical normative , writer had some problems related to conception force majeure is fundamental , first , the extent to which it can be said that a situation as in the case of force majeure ? What impact of the state of force majeure on the implementation of the agreement ? As a result , it can be said that this is the kind of force majeure pandemics relatively as in a temporary condition , so when it is back to normal , so entrepreneurs and the committed himself into a contract / agreement , performance can be met back when back to normal.
- Pandemi dan kebijakan PSBB praktis mematikan semua pencapaian oleh masyarakat berkekuatan ekonomi ke bawah. Dari yang awalnya bisa berniaga, kemudian harus tutup. Awalnya menawarkan barang jasa, kemudian harus merelakan bisnisnya tidak berputar. Fenomena yang membuat terjadinya potensi pelemahan ekonomi, berujung daya beli, dan seterusnya. Sehingga, bagi pelaku dunia usaha, dengan pandemi dan PSBB ini, mereka yang dalam posisi yang serba susah ini, mulai menjadikan konsep ‘force majeure’, sebagai terminologi hukum yang harus didudukkan kembali ke dalam percakapan publik hari-hari ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengangkat beberapa problematika fundamental terkait konsepsi force majeure itu, pertama, Sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan force majeure? Apa dampak dari keadaan force majeure terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut? Hasilnya, bisa dikatakan bahwa pandemi ini adalah jenis force majeure relatif dalam artian kondisi sementara, sehingga ketika suasana sudah kembali normal, maka para pelaku usaha dan kelompok yang mengikatkan dirinya ke dalam suatu kontrak/perjanjian, bisa dipenuhi kembali prestasinya ketika kembali normal.