PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SENGKETA PENETAPAN PASANGAN CALON OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALADAERAH
| Main Author: | MAWARDI, IRVAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book Image |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9776/ |
Daftar Isi:
- IRVAN MAWARDI. Penegakan Hukum Administrasi terhadap Sengketa Penetapan Pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (dibimbing olehSyamsul Bachri danHamzah Halim) Penelitian bertujuan mengetahui (1) tentang penegakan Hukum Administrasi terhadap penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPUD dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada (2) efektifitas pelaksanaan putusan Peratun terhadap sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah. Penelitian ini dilaksnakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Penelitian ini bersifat sosioyuridis yang menggambarkan gejala realitas sosial yang terjadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung proses persidangan, wawancara dan studi pustaka. Data dianalisi dengan analisis komponensial. Data yang terkumpul diproses melalui proses editing dan pemilahan yang dituangkan dalam bentuk teks naratif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan undangundang yang mengatur pilkada dan undang-undang peratun. Tidak ada kejelasan antara konsep sengketa administrasi dan pelanggaran administrasi. Penyelesaian sengketa pilkada di Peratun membutuhkan waktu lama. Fungsi Bawaslu sebagai pengawas pilkada tidak efektif. Selain itu, tidak ada mekanisme sengketa yang jelas dan komprehensif. Serta tidak efektifnya putusan Peratun dalam sengketa pilkada. Perlu ada perbaikan Undang-Undang yang mengatur sengketa pilkada dan perlu diberi sanksi yang tegas bagi KPUD yang tidak melaksanakan putusan Peratun. Kata kunci: pemilihan kepala daerah, KPU, Peratun