IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF WOMEN AND CHILDREN PROTECTION POLICIES IN THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND PROTECTION OF CHILDREN AGENCY IN MAKASSAR CITY
| Main Author: | SAENAB, SAENAB |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Image Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6427/ |
Daftar Isi:
- SAENAB. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. (di bimbing oleh Sulaiman Asang, Hamsinah dan Muhammad Rusdi) Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, (2.) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor determinan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, serta (3.) Mendeskripsikan dan menganalisis model Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Februari sampai Agustus 2020 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan (1) Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhaan hak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas, pengendalian masalah terhambat pada partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. (2) Dimensi determinan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan yakni varibel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang meliputi terjadinya gap antara kebijakan dengan Kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat dan Lemahnya komitmen DPPPA dalam melakukan koordinasi dengan shelter warga serta lemahnya kemampuan merumuskan program yang inovatif dan partisipatif. (3) Model implementasi kebijakan yang telah diterapkan di DPPPA Kota Makassar masih menitikberatkan pada proses penanganan yang membuat implementasi kebijakan perlindungan ini belum mampu menekan angka kekerasan yang terjadi di Kota Makassar. Disarankan agar implementasi kebijakan mengutamakan aspek pemenuhan khususnya pada keterjangkauan dan perubahan pada kelompok sasaran, aspek dampak pada capaian tujuan serta dampak lain yang ditimbulkan dan efesiensi anggaran melalui partisipasi dan pelibatan pihak swasta. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Perlindungan, Kekerasa