MODEL ELEKTRONIK GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR)= GOVERNANCE ELEKTRONIC MODEL IN PUBLIK SERVICE: A CASE STUDI AT CAPITAL SERVICE AND ONE STOP SERVICE OF MAKASSAR CITY
| Main Author: | JUSMAN, JUSMAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Image Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5058/ |
Daftar Isi:
- JUSMAN, Model Elektronik Governance Dalam Dalam Pelayanan Publik, Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota makassar (dibimbing oleh Sulaiman Asang, Badu Ahmad, Atta Irene Allorante) Penelitian ini bertujuan, Merekomendasikan Model penyelarasan elektronik governance untuk mewujudkan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (one stop service) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif sebagai metode menyelasaikan masalah. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. data dianalisis melalui tahapan analisis proses bisnis (business process), Analisis data kualitatif (reduksi data, penyejian data, penarikan kesimpulan), Analisis Kematangan Teknologi (Maturity), dan analsis SWOT. Dimensi proses penyelarasan yang diukur kematangan (maturity) secara berurutan yaitu, non existent, Initial/ad hoc, repeatable, defenid, Managed dan optimised. Dimensi proses penyelarasan kewenangan pengelolaan perizinan dengan Tata Kelola Teknologi dalam pelayanan publik masih mencapai tingkat Initial/ad Hoc hingga Defined atau tingkat kegagalan program masing tinggi. Maka Dimensi Elektronik Governance diperlukan melakukan perbaikan dan optimalisasi dukungan (support), kapasitas dan nilai (value) untuk mewujudkan keterpaduan dan penyederhanaan layanan. sedangkan Dimensi IT governance diperlukan dalam rangka peningkatan upaya perbaikan utomatisasi proses, perbaikan hubungan proses Tata Kelola IT, perbaikan sturkutur, proses dan mekanisme (hubungan) untuk mewujudkan proses penyelarasan dan proses intergasi. Mempertimbangkan dimensi e-gov dan IT governance, rencana strategis DPMTSP dan keputusan penyelarasan IT Governance, maka akhirnya disimpulkan bahwa Model Penyelarasan IT Governance Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah model keselarasan untuk mengintegrasikan antara fungsi layanan PTSP (one stop service) dan interoperabilitas antar aplikasi e-government. Kata kunci: Elektronik Governance, IT Governance, Keterpaduan, Intergasi dan Model penyelarasan.