MEKANISME PENJARINGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018
| Main Author: | Fadly, Adil |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Image Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1889/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 dan untuk menjawab mengapa terjadi disfungsi partai maka diuraikan dua rumusan masalah, yaitu mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penjaringan calon walikota dan wakil walikota Makassar Partai Demokrat serta menjawab alasan mengapa partai Demokrat tidak mengusung kadernya sendiri pada pemilihan walikota Makassar Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun dasar penelitian yaitu studi kasus. Studi kasus yang diangkat terkait dengan kegagalan Partai Demokrat mengusung kadernya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap memahami dan mengetahui objek dari tema penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjaringan bakal calon usungan partai Demokrat dilaksanakan secara bertahap yaitu: pertama, Pendaftaran bakal calon di DPC Partai Demokrat Makassar. kedua, Melakukan uji kelayakan dan kepatutan. ketiga, Penetapan pasangan calon oleh DPP partai Demokrat. Sementara faktor yang menyebabkan Partai Demokrat tidak mengusung calonnya pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 dikarenakan oleh tiga hal. Pertama, Potensi Elektabilitas Kader lemah, kader partai demokrat yang ikut dalam proses pencalonan walikota makassar tidak memiliki kekuatan elektoral yang kuat untuk memenangkan pemilihan. Kedua, Konflik Antar Kader Partai, konflik di internal partai demokrat kota makassar menyebabkan kader tidak solid untuk mendukung kadernya sendiri. Ketiga, Dominannya Pengambilan Keputusan Elit DPP yang menyebabkan proses kaderisasi di daerah tidak berjalan demokratis. Keywords: Kaderisasi, Partai politik, Pilkada, Rekrutmen, Elektabilitas