TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)
| Main Author: | HASIBUAN, ALAWIYAH ALAWIYAH |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal Mahupiki
, 2019
|
| Online Access: |
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/26176 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/26176/11643 |
Daftar Isi:
- JURIDICAL REVIEW ON ENVIROMENTAL POLLUTION CRIMINAL ACT CAUSED BY ILLEGAL DUMPING OF TOFU LIQUID INDUSTRIAL WASTE (A STUDY ON THE RULLING NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRACT Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan* The crime of environmental pollution is a crime that often occurs in Indonesia, one of which is the environmental pollution caused by dumping (disposal) of tofu industry waste is quite common in Indonesia. The tofu industry often dumps its waste carelessly on rivers which causes the river to be polluted. In fact, in every activity carried out by the company, especially in terms of disposing of industrial waste must have a Liquid Waste Disposal License (IPLC). The research method used is normative juridical research or library law research. The data source used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research. All data obtained and collected subsequently were analyzed qualitatively. Based on this research, it can be concluded that first, the statutory regulations have set in depth regarding waste dumping without permits, ranging from laws, government regulations, ministerial regulations, to regional regulations. Second, criminal liability for environmental pollution in the case of waste dumping without permission, the parties that can be held accountable are not only individuals, but also corporations. The system of criminal liability towards corporations is based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. Third, the implementation of law enforcement from the existing laws and regulations against Decision Number 115 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Kdr, the Defendant is proven to have violated Article 104 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Keywords: Environmental Pollution, Waste Dumping Without Permits, Environmental Criminal Liability. * Criminal Law Department, Faculty Of Law, University of Sumatera Utara. Medan, Indonesia. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRAK Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan* Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh dumping (pembuangan) limbah industri tahu cukup sering terjadi di Indonesia. Industri tahu sering membuang limbahnya secara sembarangan pada sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara mendalam mengenai dumping limbah tanpa izin, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ke peraturan daerah. Kedua pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability. Ketiga, implementasi penegakan hukum dari peraturan perundangan-undangan yang ada terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Dumping Limbah Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.