PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 794/PID.SUS/2018/PN.MDN)
| Main Author: | REJEKI, SRI |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal Mahupiki
, 2019
|
| Online Access: |
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/25644 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/25644/11510 |
Daftar Isi:
- PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 794/PID.SUS/2018/PN.MDN) ABSTRAK Sri Rejeki, Madiasa Albisar, Nurmalawati* Perkembangan dan kemajuan teknologi infofmasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah perjudian di dunia maya. Tindak pidana perjudian yang dilakukan di dunia maya mempunyai dampak serius dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk memberikan kepastian hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan terhindar dari penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilaidan norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya semua aturan yang baru dibuat semua berdasarkan hukum dasar yang terdapat dalam KUHP. Hukum yang mengatur mengenai perjudian diaturdalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Namun seiring perkembangan zaman pemerintah terus membentuk pembaharuan hukum yang senantiasa mengikuti perkembgan zaman yaitu dengan membentuk Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai konsekuensi dari negara indonesia sebagai negara hukum dan peraturan perubahanya yang terdapatdalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Selain peraturan hukum yang dibuat pemerintah juga harus menetapkan kepastian hukum terdapat aturan yang diberlakukan dan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Kata kunci : Perjudian,peraturan hukum, sanksi pidana. * Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia. APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS ACCORDING TO THE JUDGES ON THE ONLINE CRIMINAL ACTION OF CRIMINAL JUDGING BASED ON LAW INFORMATION ON ELECTRONIC TRANSACTION INFORMATION (STUDY ON THE DECISION OF COURT OF MEDAN NUMBER 794 / PID.SUS / 2018 / PNDN) ABSTRACT Sri Rejeki, Madiasa Albisar, Nurmalawati * The rapid development and progress of information technology has caused changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action. One of them is gambling in cyberspace. Gambling crimes committed in cyberspace have a serious impact on the fabric of social life. The government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and its arrangements to provide legal certainty so that the use of information technology is carried out safely and protected from misuse by paying attention to the values and norms of the applicable law. Basically all the new rules are made all based on the basic law contained in the Criminal Code. The law governing gambling is regulated in article 303 and article 303 bus Criminal Code. But along with the times the government continues to form legal reforms that always follow the development of the era by forming Law number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information as a consequence of the Indonesian state as a state of law and amendment regulations contained in Act Number 19 of 2016 concerning Amendments Electronic Transaction Information Act. In addition to legal regulations made by the government, there must also be legal certainty, there are rules that apply and provide strict criminal sanctions against perpetrators of online gambling crimes. Keywords: Gambling, legal regulations, criminal sanctions. * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of SumatraUtara, Medan-Indonesia.