KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) SERTA PEMOTONGAN ZAKAT, INFAK DAN SHAODAQAH DI KABUPATEN BANYUASIN
| Main Author: | Ulya, Kencana |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.radenfatah.ac.id/6861/1/jurnal%20muamalah%20zakat.pdf http://repository.radenfatah.ac.id/6861/ http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah |
Daftar Isi:
- Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat yang mayoritas muslim, hasil alam yang melimpah dan wilayahnya cukup luas. Sehingga memiliki potensi zakat yang besar yang harus dikelola dengan baik serta harus mempunyai regulasi yang memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terus berupaya melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin yaitu diantaranya membentuk dan mengoptimalisasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin. Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah kedudukan hukum, analisis yuridis isi diktum dan implementasi dari isi diktum Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin.