ANALISIS PELIMPAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN)
| Main Authors: | Witri, .; Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Mukzam, Mochammad Djudi, Sulasmiyati, Sri |
|---|---|
| Format: | application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
, 2016
|
| Online Access: |
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/265 |
Daftar Isi:
- Local income consist of three sources, there are Local Genuine Income (PAD), Proportion Fund and Other Local Income that according to the laws. PAD comprise with Local Tax, Local Retribution, Local Properties Management Product which separated and Other Legal PAD (Sumarsono, 2010:118). The purpose of this research is to know: (1) Local Government of Bangkalan Regency’s effort in face of a flood of BPHTB became local tax. (2) implementation of collection BPHTB by Official Local Income of Bangkalan Regency. (3) Locall revenue realitation sector BPHTB in PAD after shift to Local Government of Bangkalan Regency (year of 2011 until 2014). The kind of this research is descriptive research with qualitative approach.The result of this research is Local Government of Bangkalan Regency had not been ready to receive BPHTB as local tax. Preparation efforts that be done is establish local regulation and regency regulation, adjusment the organitation structure and training for employee. Collection BPHTB implemented by local regulation and regency regulation is influence by endorser factors and inhibitor factors. The precentage of BPHTB revenue in PAD at year of 2011 until 2014, there are 2,150%, 2,048%, 0,855% dan 1,886%. Keywords: BPHTB, PAD, Local Government, Official Local Income and Bangkalan Regency. ABSTRAK Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Penerimaaan Daerah Lainnya yang Sah berdasarkan Undang-Undang. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah (Sumarsono, 2010:118). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. (3) Realisasi penerimaan daerah sektor BPHTB dalam PAD setelah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Tahun 2011 hingga 2014). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya siap menerima BPHTB sebagai pajak daerah. Upaya persiapannya yang dilakukan adalah membuat Perda dan Perbup, penyesuaian struktur organisasi dan pelatihan bagi pegawai. Pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Presentase penerimaan BPHTB dalam PAD tahun 2011 hingga 2014 yaitu 2,150 %, 2,048 %, 0,855 % dan 1,886%. Kata Kunci: BPHTB, PAD, Pemda, Dispenda dan Kabupaten Bangkalan.