Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Media Konsensus Perserikatan Buruh dan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968 – 1973
| Main Author: | MAGHISZHA, DINAR FITRA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4108/1/DINAR%20FITRA%20%282018%29.pdf https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4108/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini berjudul “Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Media Konsensus Perserikatan Buruh dan Pemerintah Orde Baru tahun 1968 - 1973”. Melalui metode sejarah, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah pembentukan dan perkembangan badan yudikatif dalam perserikatan buruh nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan hegemonik pemerintah Orde Baru dengan serikat-serikat buruh tingkat nasional pasca dihancurkannya organisasi buruh beraliran komunis. Tercapainya mufakat untuk membentuk suatu “majelis” dalam pertemuan informal antara serikat-serikat buruh nasional dengan pemerintah pada tahun 1968, disebabkan masih terdapat serikat buruh dengan aliran dan ideologi perjuangan masing-masing yaitu; serikat buruh afiliasi partai politik, serikat buruh bentukan militer, dan serikat-serikat independen. Ketiga kekuatan utama tersebut adalah keanggotaan MPBI yang berjumlah 21 serikat-serikat buruh nasional dan merupakan bekas peninggalan kontestasi politik sejak periode setelah kemerdekaan. Pasca peristiwa 1965, lahir kebencian komunal, penghancuran berdarah dan pembersihan terstruktur terhadap semua organisasi buruh bertendensi perjuangan kelas, terutama serikat-serikat buruh beraliran komunis. Bencana kemanusiaan ini memulai periode transisi kepemimpinan nasional serta mengubah tatanan kelembagaan perserikatan buruh. Pemerintahan baru yang terdiri dari aliansi militer dan sipil anti komunis mulai mengadakan konsensus perburuhan dengan mengundang federasi-federasi buruh nasional. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan membentuk MPBI sebagai media penghubung. Melalui MPBI, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja menginstruksikan federasi buruh nasional untuk merumuskan pembentukan wadah perjuangan buruh dalam sidang pleno MPBI tahun 1969. Depnaker yang bekerjasama dengan organisasi luar negeri antikomunis, juga mengadakan seminar indoktriner melalui MPBI untuk mendukung Orde Baru dengan tema produktivitas nasional dan pembaharuan/penyederhanaan gerakan buruh. Kegiatan ini didukung oleh serikat-serikat buruh bentukan militer sebagai lembaga yang dominan dalam setiap forum sidang MPBI. Dalam perkembangannya, MPBI yang semula dicita-citakan membentuk wadah perjuangan buruh yang dapat mempersatukan gerakan buruh dengan “masih menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing” mulai lemah eksistensinya karena semua keanggotaan PNS dalam tubuh MPBI telah diorganisir dalam suatu korps karyawan menjelang Pemilu 1971. Badan MPBI juga mengalami kemunduran karena pertentangan panjang dalam forum, ketergantungan tempat dan dana keuangan serta ketidakmampuan MPBI dalam mengurusi persoalan buruh membuat badan ini kemudian sepenuhnya tidak berfungsi. Di luar dari keputusan resmi MPBI dan berdasarkan instruksi badan intelijen, secara sepihak telah dibentuk organisasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian secara tak terelakkan dilakukan peleburan resmi badan MPBI kedalam tubuh FBSI yang merupakan badan yang diagendakan pemerintah untuk bersifat sebagai badan induk serikat buruh “satu-satunya” di Indonesia.