Lihat Juga

• Penegakan Hukum Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Terkait Overcapacity Dalam Angkutan Kota (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
  oleh: Irawan, Yogi
  Terbitan: (2015)
• EFEKTIFITAS PASAL 5 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT KEBERADAAN SUPELTAS (Studi Dinas Perhubungan dan Korp Lalu Lintas Kepolisian Resort KotaMalang)
  oleh: Septiawan, Yoga; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI PASAL 173 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM ( STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)
  oleh: Kusuma, Yohan Wijaya; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2015)
• IMPLEMENTASI PASAL 173 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM ( STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)
  oleh: Kusuma, Yohan Wijaya; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2015)
• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT SAMPAH PADA ANGKUTAN KOTA (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)
  oleh: Asmara, Muhammad Is’ro Novradika
  Terbitan: (2022)