EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS BANGUNAN (Studi Terkait Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung di Badan Penanaman Modal K
| Main Author: | Supriadi, Deddy |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2015
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/917 |
Daftar Isi:
- Pada zaman modern seperti sekarang ini, baik pemerintah maupun masyarakat banyak melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan terjadi di setiap wilayah Indonesia secara merata mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok desa. Pembangunan nasional dilakukan guna memajukan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu juga kegiatan pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian negara. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, menyebabkan begitu banyak keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warganya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk mewujudkan kondisi itu, baik melalui pengaturan, kebijakan tertentu termasuk juga pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban utama bagi pemerintah.