PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. PUTUSAN NOMOR: 10/B/2012/PT.TUN.SBY
| Main Author: | SH, Irnawati |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2014
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/706 |
Daftar Isi:
- Abstract The legal consideration applied by the judge in Surabaya State Administration Court Decision No. 104/G/2011PTUN.SBY Yo. Decision No. 104/B/2011PTUN.SBY uses a lower-standing regulation as a basis of consideration. As the judge used the lower-standing Decision of the Committee for Village Administration Appointment (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) for Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonogero Regency, No. 01 of 2011 regarding the Rules and Regulations of the Village Administration Appointment to understand this appropriate or not with a higher-standing regulation, namely the Regulations of Betet Village. To understand are the implications that follow from a Court Decision toward Betet Village. This journal uses a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. One of the results of this research shows that the judge in utilizing the Decision of the Committee for Village Administration Appointment as legal consideration cannot be called into question by potential or actual Village Administration (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) candidates, the Village Deliberation Agency, the Betet Village Chief, or any other party. A second result is that the legal implications of the Surabaya State Administration Court Decision regarding the aforementioned Betet Village Regulations is not appropriate with the substantial form of justice and creates administrative chaos in the Betet Village Regulations, which are not able to be used as a guide and reference for the Betet Village Chief and other Administrators for conducting the operations of the Government of the Betet Village. Key words: legal consideration, state administration court decision, state administration decision, legal implications, substantial and procedural justice Abstrak Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. PutusanNomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai dasar pertimbangannya. Dengan Hakim menggunakan peraturan yang rendah yakni Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Desa Betet. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari adanya Putusan Pengadilan terhadap Peraturan Desa Betet. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-undang, konsep dan kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mempergunakan pertimbangan hukum Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh bakal calon maupun Calon Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun. Implikasi hukum dari Putusan PTUN terhadap Peraturan Desa Betet tersebut tidak sesuai dengan bentuk keadilan substantif dan menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan Desa Betet yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa Betet bersama Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Betet.Kata kunci: pertimbangan hukum hakim, putusan pengadilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, implikasi hukum, keadilan substansi dan prosedural