ANALISIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-412/BL/2010
| Main Author: | Heriawanto, Benny Krestian |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2014
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/690 |
Daftar Isi:
- Abstract In the capital market, the existence of trustees and trustee agreements is a crucial matter for bond holders, and equitability between trustees and publicly traded entities, as well as the realization of the proportionality principle in trustee agreements, are important for the realization of the exchange of rights and obligations that fulfills the principles of justice and fairness. This study aims to understand the urgency and realization of the proportionality principle in trustee agreements as a legal protection instrument, using the method of normative legal research, through a statute approach. Based on the research and analysis, it was found that there were several proportionality principle urgencies in trustee agreements, which are to correct the enforcement of the freedom of contract principle which sometimes does not provide justice and legal protection for bond holders, to control the execution of rights and obligations of parties in the trustee agreement so that proportionality is realized and the principles of justice and fairness are fulfilled, and to function as a basis of interpretation to understand whether or not Regulation No. VI.C.4 is feasible to be carried out. It was also found that trustee agreements which were created using Regulation No. VI.C.4 as a basis do not fulfill the proportionality principle because it was not realized using the values of equitability as a basis. Key words: trustee agreement, proportionality principle, bond Abstrak Di pasar modal, keberadaan wali amanat dan kontrak perwaliamanatan merupakan hal yang krusial bagi pemegang obligasi, dan kesetaraan atas kedudukan wali amanat dan emiten serta terwujudnya asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan merupakan hal yang penting untuk terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban yang memenuhi prinsip justice dan fairness. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan perwujudan asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan sebagai instrumen perlindungan hukum, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urgensi asas proporsionalitas dalam kontrak perwaliamanatan yaitu untuk mengkoreksi pemberlakuan asas kebebasan berkontrak yang terkadang tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, untuk mengkontrol pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perwaliamanatan agar terwujud proporsionalitas dan memenuhi prinsip justice dan fairness, berfungsi sebagai dasar interpretasi untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Nomor VI.C.4 tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Diketahui pula bahwa kontrak perwaliamanatan yang dibuat berdasarkan Peraturan Nomor VI.C.4 tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas karena tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai kesetaraan (equitability). Kata kunci: kontrak perwaliamanatan, asas proporsionalitas, obligasi