ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 (STUDI DI BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
| Main Author: | Sidabutar, Eva Lidia |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Terbitan: |
Brawijaya Law Student Journal
, 2023
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5356 |
Daftar Isi:
- Eva Lidia Sidabutar, Lutfi Effendi, Amalia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: evalidia@student.ub.ac.id Abstrak Pada penulisan skripsi ini, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020. Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas yang dilakukan secara sadar dan terang-terangan oleh Aparatur Sipil Negara sebelum, pada saat dan sesudah pelaksaan pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya hal serupa pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, dan juga untuk meningkatkan kesadararan Aparatur Sipil Negara akan pentingnya bersikap Netral demi terselenggaranya kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris atau sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diambil atau dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi, adanya kepentingan politik partisan Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon, adanya intimidasi atau tekanan dari berbagai pihak dan penegakan hukum yang masih birokratis serta adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilihan Kepala Daerah. Kata Kunci: netralitas, aparatur sipil negara, pemilihan kepala daerah Abstract This research aims to analyze the settlement of the violations of the neutrality of State Civil Apparatuses conducted by the General Election Supervisory Body (henceforth referred to as Bawaslu) in the Province of Yogyakarta for Regional Head election in the Regency of Gunungkidul 2020. This research topic departed from the fact that neutrality violations were blatantly committed by state civil apparatuses during and after regional head elections. From this issue, this research aims to prevent such unfair acts and to emphasize how important it is to be neutral to support the policy and the management of state civil apparatuses according to the current legislation. This research employed empirical and socio-legal methods and socio-juridical and statutory approaches. The research was conducted based on a normative-juridical scheme. Primary and secondary data were garnered from library research and a field study. The research results indicate that violations of neutrality were quite common in such electoral events in the Regency of Gunungkidul in 2020. This could happen because the bureaucratic mentality was not even close to the reform spirit. Moreover, there had been some political interests of partisans from state civil apparatuses having a kinship connection to candidates. Other contributing factors also involve intimidation or force coming from other parties, bureaucratic law enforcement, and bureaucratic politicization done by candidates of the elections. Keywords: neutrality, state civil apparatuses, regional head election