Lihat Juga

• Kewenangan kreditur terhadap objek hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit menurut pasal 55 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pasal 21 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (analisis putusan nomor : 662 k/pdt.sus-pailit/2014)
  oleh: Dewi Susilowati, .
  Terbitan: (2016)
• KAJIAN YURIDIS VALIDITAS PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PASAL 245 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 214 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)
  oleh: Maulinita, Saras
  Terbitan: (2022)
• Makna Sumir Dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah AgungNomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015
  oleh: Ivan Hamonangan Sianipar
  Terbitan: (2022)
• Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Kurator Atas Harta Pailit Dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Analisis Putusan 49 Pk/ Pdt.Sus-Pailit/2013 )
  oleh: Ulfah, .
  Terbitan: (2017)
• KEWENANGAN OJK DAN PEMBUKTIAN SEDERHANA MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)
  oleh: VALENZIO BARENS
  Terbitan: (2019)