PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN TERKAIT PEMENUHAN FUNGSI PELAYANAN KESEHATAN (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Samarinda)
| Main Author: | Pasaka, Magdalena Theresia Wita |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2022
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5044 |
Daftar Isi:
- Magdalena Theresia Wita Pasaka, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: theresiapasaka@gmail.com ABSTRAK Permasalahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu terkait pelayanan kesehatan pada rumah tahanan kelas IIA. Judul ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pemerintahan yang salah satunya ialah pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam rumah tahanan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan aturan yang berlaku. aturan ini tercantum di dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.” Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan. Dari hasil dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman yaitu dibagi tiga yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kurangnya sumber daya manusia serta fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di rutan sehingga menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal. Dan masih banyak masyarakat rutan yang tidak memahami serta mengetahui adanya peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan ini. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan Kesehatan, Rutan ABSTRACT This research topic departs from the execution of the government function involving health care in a correctional department, where the facts that take place are not congruent with the regulation in place. This regulation is enacted in Article 21 Paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 1999 implying that every inmate has the right to receive proper health care, but this is not relevant to the implementation. With Lawrence M. Friedman's theory highlighting legal structure, legal substance, and legal culture, this research reveals that inadequate human resources and facilities in the correctional department have hindered the implementation. Moreover, lots of inmates are not aware of this regulation governing health care. Keywords: implementation, health service, correctional department