ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 130/PUU-XIII/2015
| Main Author: | Sanjaya, Muhammad Dicky Sandra |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2022
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4811 |
Daftar Isi:
- Muhammad Dicky Sandra Sanjaya, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: dickysanjaya@student.ub.ac.id ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menetapkan jangka waktu penyerahan (Surat Perintah Dimulainya Penyidikkan) SPDP dan perluasan penyerahan serta menjadi sebuah kewajiban. Penulis menyadari perlunya untuk mengetahui pertimbangan hukum dan implikasi hukum yang timbul ketika penyidik terlambat dalam menyerahkan SPDP dalam waktu yang telah ditentukan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian yakni seluruh berkas perkara yang disampaikan berbarengan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang terlambat akan dikembalikan, kemudian perkara yang disidik dapat dinyatakan batal demi hukum jika terjadi unlawfull dalam proses penyidikan dan asas Erga Omnes turut menegaskan bahwa batal demi hukum. Upaya untuk mengatasi keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan yaitu dengan mencanangkan sebuah pasal dalam RUU KUHAP yang mengatur agar Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik bekerja sama dalam proses penyidikan sehingga kekurangan dalam kelengkapan berkas untuk dilimpahkan kepada kejaksaan dapat diminimalisir atau dapat dihindari. Penerapan E-SPDP juga turut menjadi salah satu jalan pintas yang dapat diterapkan diseluruh penanganan perkara melihat dari KPK yang telah menerapkan sistem itu terlebih dahulu. Kata Kunci: SPDP, Putusan MK, Implikasi Hukum ABSTRACT The Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 specifically mentions in the indictment the period of the submission of the notice on the commencement of inquiry (locally called SPDP) and its changing purpose into an obligation. Departing from this situation, the research aims to find out the legal consideration and implications when an enquirer does not submit the SPDP on time. This normative research employed a statutory approach and reveals that all the files of the cases coming along with the notice are to be returned, and the cases investigated can be declared null and void in the process of in