AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PERJANJIAN PERKAWINAN
| Main Author: | Wicaksono, Brahmantyo Agung |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2021
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4555 |
Daftar Isi:
- Brahmantyo Agung Wicaksono, Ratih Dheviana Puru H., Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: brahmantyo96@gmail.com ABSTRAK Sahnya sebuah perjanjian perkawinan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat jika perjanjian perkawinan tersebut disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam KUHPer menjadi tidak berlaku lagi dan ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun begitu, masih ada proses memintakan penetapan pengadilan negeri bagi suami istri terhadap perjanjian perkawinannya yang ingin dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan alasan terlambat dicatatkan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri dalam menetapkan permohonan perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri terhadap permohonan penetapan perjanjian perkawinan tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur akan penetapan pengadilan tersebut dan seharusnya sudah jelas akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan hanya dilakukan oleh pegawai pencatat atau notaris didukung dengan surat edaran kementerian dibawahnya. Kata Kunci: akibat hukum, penetapan pengadilan negeri, pencatatan perjanjian perkawinan ABSTRACT A marriage agreement will be legally binding as long as it is validated and registered by the marriage registrar according to the regulatory provision in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Following the effectuation of this law, any legal provisions concerning marriage in Civil Code are no longer in place since this issue is now set forth in Article 66 of Law concerning Marriage. However, it still gives a chance for a married couple to register their marriage to district court due to registration delay. This research aimed to analyze the legal consequence of the district court decision over marriage agreement requests. With normative-juridical methods, statutory, case, and conceptual approaches, this research has learned that the decision delivered by the district court following the request is deemed to be void ab initio since there are no regulatory provisions of the legislation regulating the district court decision of this case. Moreover, the legal consequence of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 has been made clear, asserting that validity and registration of marriage agreement can only be done by a registrar or a notary supported by a circular letter of lower ministry. Keywords: legal consequence, district court decision, registration of marriage agreement