PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN CARA NON- HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PRIVATE PLACEMENT)
| Main Author: | Angga, Renaldi Avri |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2021
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4452 |
Daftar Isi:
- Renaldi Avri Angga, Shihabudin Ismail, Shanti Riskawati,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: renaldia2.raa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas yang terdilusi akibat aksi Private Placement, karena pada Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana pada peraturan tersebut isinya memangkas hak dari pemegang saham yaitu hak didahulukan, dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham yang terdilusi akibat aksi tersebut. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penerapannya Pemegang Saham Minoritas maupun Mayoritas berdasarkan UUPT telah mendapatkan hak untuk didahulukan namun dengan adanya peraturan OJK 38 Tahun 2014, yang mana peraturan tersebut justru memangkas hak dari pemegang saham dan tidak mendapatkan perlidnungan hukum lebih lanjut mengenai efek delusi saham yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap permasalahan ini, oleh karena tersebut maka terdapat isu hukum yaitu Kekososngan Hukum dalam peraturan tersebut yang tidak mengatur perlidnungan hukum kepada pemegang saham yang terdilusi, sehingga perlu dicari apa konsep perlindungan hukum yang tepat guna melindungi kepentingan hukum pemegang saham minoritas. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Private Placement ABSTRACT This research studies the legal protection of minority shareholders whose shares are diluted due to private placement according to the Regulation of Financial Services Authority Number 38/POJK.04/2014 concerning Additional Company’s Capital without offering Rights Issue. This regulation governs the reduction of the prioritized rights of shareholders who have no legal protection in terms of the diluted investment caused. This research employs a normative-juridical method and statutory approach. Minority and majority shareholders according to Law concerning Limited Liability Companies have their rights to be prioritized, but this is contrary to what is governed in the Regulation of Financial Services Authority 38 of 2014 that tends to omit the rights of the shareholders, and it leaves shareholders whose shares are diluted without any further legal protection and legal certainty. Departing from this issue, the research has found out that the diluted shareholders have no legal protection and, thus, the appropriate concept of legal protection is required for the interest of minority shareholders. Keywords: Legal protection, minority shareholders, private placement