STATUS KEPEMILIKAN TANAH DRUWE DESA DI BALI
| Main Author: | Aspriani, Dewa Ayu Oka |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2014
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/445 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Tanah merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan manusia baik dilihat dari segi ekonomi, soaial, budaya bahkan setelah meninggalpun manusia memerlukan tanah. Demikian pentingnya tanah dalam kehidupan manusia maka tanah sangat berpeluang untuk menimbulkan masalah bahkan tidak jarang menimbulkan sengketa.Desa di Bali ada dua yang itu desa keprebekelan/Kelurahan (dinas), sebagai unsur pemerintahan dibawah Kecamatan dan desa pakraman yang dulunya sebelum Perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, disebut desa adat. Tanah druwe desa dalam Hukum pertanahan nasional mendapat pengakuan keberadaannya didalam UUPA sebagai tanah ulayat atau yang serupa dengan itu bahkan sebagai tanah druwe desa , namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, desa pakraman bukan merupakan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Oleh karenannya status kepemilikan dari tanah druwe desa menjadi mengambang.Kata Kunci : Status kepemilikan tanah di Bali, Tanah druwe desa.