PENGATURAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM RANGKA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
| Main Author: | El Sulthani, Raafi Hamzah |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2021
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4428 |
Daftar Isi:
- Raafi Hamzah El Sulthani, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: raafihamzah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Beberapa pengaturan tentang penghentian penuntutan dalam hukum positif di Indonesia belum memuat keadilan restoratif. Dengan dikeluarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 memberi titik terang bahwa telah ada pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Akan tetapi, Peraturan Jaksa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Peraturan Jaksa tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan hanya mengikat internal kejaksaan. Pengerjaan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peneliti memperoleh jawaban bahwa urgensi pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan adalah untuk memberikan kekuatan mengikat yang universal dan agar memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengurangi permasalahan Over Capacity Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia, mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara. Peneliti berpendapat bahwa dalam rangka mengedepankan keadilan restoratif, perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 sehingga pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang dapat lebih memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Kata Kunci: Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pembaharuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ABSTRACT This research investigates the issue regarding the discontinuance of prosecution following restorative justice that is not governed in law Number 16 of 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia. Several regulations concerning the discontinuance of prosecution in positive law in Indonesia do not constitute matters regarding restorative justice. The issuance of Regulation of Prosecutors Number 15 of 2020 indicates that there are rules governing the discontinuance of prosecution according to restorative justice. However, the Regulation of Prosecutors within the hierarchy of legislation in Indonesia does not have any binding legal force, but it is binding only for the internal parts of attorney. With the normative juridical method, statutory and conceptual approach, this research concludes that the urgency in the regulations regarding the discontinuance of prosecution as discussed in this research is intended to give a binding force that is more universal, to give it a higher position within the hierarchy of the legislation in Indonesia, to reduce the number of incoming inmates to detention centres and correctional facilities, to reduce cases, and to cap budgets spent on case handling. The reform of the Regulation of Prosecutors Number 15 of 2020 must be performed to bring restorative justice to the fore and to guarantee legal certainty and merit for all in the time to come. Keywords: regulations regarding the discontinuance of prosecution according to restorative justice, law reform, Law Number 16 of 2004 concerning Attorney of the Republic of Indonesia