PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)
| Main Author: | Bahroni, M. Ainun |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2021
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4406 |
Daftar Isi:
- M. Ainun Bahroni, I Nyoman Nurjaya, Yuliati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ainunbahroni@student.ub.ac.id ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Data para pelaku penambang illegal di Wonocolo, menunjukan bahwa pertambangan di wonocolo berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertambangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertambangan yang illegal. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris, dengan Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan Yuridis Kriminologis. Factor penyebab yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penambangan illegal di wonocolo, meliputi kondisi Geografis, Murahnya harga minyak di KUD dan PT BBS, kondisi ekonomi, dan konflik yang tidak berkesudahan. Dimana factor tersebutlah yang menjadi hal yang penulis kaji dari segi pertanggungjawaban pidananya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, penulis menggunakan teori dualistic dimana ada pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Dimana penulis menyimpulkan bahwa pelaku pertambangan illegal di Wonocolo dapat dijatuhi tindak pidana jika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi . Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif ), Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Adapun saran pada penelitian ini meliputi pengoptimalan kembali peran KUD dan BUMD sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3). Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, Pelaku, Minyak dan Gas Bumi ASBTRACTThis research studies the liability illegal miners have according to Law Number 22 of 2021 concerning Oil and Gas. According to the theory of criminal liability, data on miners in Wonocolo village have reported that most of them have been operating illegal mining activities. This research was conducted based on an empirical method, socio-juridical and criminological-juridical approaches. Illegal mining in Wonocolo was triggered by geographical conditions, cheap gas sold in the village cooperative and PT BBS, economic conditions, and endless conflicts. For the theory of liability, this research refers to the dualistic theory that splits criminal offences and liability. The analysis results conclude that this illegal mining can be subject to criminal punishment when it involves individuals or legal entities performing the mining activities, passive or active action, guilt (either intentional or culpable), responsibility (no grounds that exempt or declare the action acceptable), tort (according to the principle of legality). The local government of Bojonegoro, however, have taken some measures including re-optimizing the roles of village cooperative (KUD) and village-owned enterprises according to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1 of 2008 Article 2 paragraph 3). Keywords: criminal liability, illegal mining, perpetrator, oil and gas