IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TERKAIT MASA BERLAKU NOMOR PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) (STUDI DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)
| Main Author: | Prayoga, Syakir |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2021
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4386 |
Daftar Isi:
- Syakir Prayoga, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No 169 Malang e-mail: syakir_yoga@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 4 Peraturan BPOM nomor 22 Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini adalah potensi industri rumah tangga pangan di Kota Malang setiap tahun jumlahnya meningkat. Industri ini menghasilkan berbagai produk olahan pangan atau minuman yang dipasarkan sebagai oleh-oleh khas daerah dan dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengedarkan hasil produksi tersebut diperlukan izin edar berupa SPP-IRT sebagai legalitas suatu produk. Bedasarkan data pemegang SPP-IRT Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2019 terdapat 131 pemegang SPP-IRT yang telah habis masa berlakunya. Pemegang SPP-IRT tersebut berdasar pasal 4 ayat (2) wajib melakukan perpanjangan minimal 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengisian angket, metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang masih belum melaksanakan keseluruhan ketentuan pasal 4 Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Dinas Kesehatan Kota Malang telah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada pemohon SPP-IRT, melakukan survey ke lokasi pemohon sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat IRT, serta telah menyerahkan sertifikatnya dengan masa berlaku selama 5 tahun. Penegakan sanksi terhadap pemegang SPP-IRT yang belum melakukan perpanjangan masa berlaku SPP-IRT belum diimplementasikan, hal ini menyebabkan para pemegang SPP-IRT melakukan pelanggaran berupa mengedarkan produk makanan atau minuman. Kata Kunci: Implementasi, SPP-IRT, Masa Berlaku, Pengawasan ABSTRACTThis research aims to investigate the implementation of Article 4 of the Regulation of National Agency of Drug and Food Control (henceforth BPOM) Number 22 of 2018, responding to the rising trend of home industry food in Malang. This industry has produced food and beverage marketed as food souvenirs representing the local culture of an area and for consumption. The distribution surely needs a special permit called SPP-IRT as the legality of a product. In reference to the data listing the holders of SPP-IRT obtained from the Health Agency of Malang City, 131 SPP-IRT permit holders need to renew their permit period, as governed in Article 4 paragraph (2) asserting that the permit must be renewed at least six months before it expires. With an empirical juridical method requiring data from interviews and questionnaires, all the data were analysed by using a qualitative descriptive analysis. The research result reveals that the Health Agency of Malang city has not fully implemented the provision of Article 4 of the Regulation of BPOM Number 22 of 2018. Some measures such as conducting a campaign of and introduce a food security program to those requesting SPP-IRT permit and conducting a survey to the locations where applicants reside as part of the requirement to get the certificate of IRT have been taken. Those concerned are also required to submit their certificate with a five-year validity period. Sanctions imposed on those not re-registering their expired SPP-IRT have not been properly enforced, meaning that food and beverage have been distributed with no valid permit. Keywords: implementation, SPP-IRT, validity, supervision