EFEKTIFITAS PASAL 13 JO PASAL 14 HURUF (D) PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 42 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KOTA SURABAYA (Studi Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina
| Main Author: | Ardhana, Nindra Sandria; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | idn |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2014
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/402 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya bidang jalan dan jembatan untuk mewujudkan aksessibilitas jalan serta mengatasi kemacetan di Kota Surabaya. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (d) Peraturan Walikota Surabaya No.42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori yuridis, sosiologis, filosofis. Selain itu juga memperhatikan faktor kaidah hukum, faktor pelaksana hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dianalisa secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilalukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, studi pustaka, studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (d) Peraturan Walikota Surabaya No.42 Tahun 2011 mengenai pembangunan jalan kota Surabaya sudah efektif, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukuan masyarakat yang dimana masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan, yaitu warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk rencana pembangunan. Warga tersebut banyak yang tidak sepakat dengan adanya kegiatan pembangunan jalan ini dikarenakan ketidak cocokan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pembangunan jalan menjadi lambat.Kata Kunci : Efektifitas, Pembangunan, Jalan