PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT KESEMPATAN IZIN LUAR BIASA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
| Main Author: | Sianturi, Kiki Krisnawati |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4003 |
Daftar Isi:
- Kiki krisnawati Sianturi, Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H, Eny Harjati, S.H., M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169 Malange-mail: krisnawatykiki06@gmail.comAbstrak Hak narapidana yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah hak cuti. Hak cuti narapidana terdiri dari Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang kegiatan Cuti Mengunjungi Keluarga sejak lama telah dialihkan menjadi Kebijakan KALAPAS yang disebut dengan Izin Luar Biasa. Pelaksanaan Izin Luar Biasa hanya dapat dilakukan untuk alasan-alasan yang mendesak seperti keluarga sakit, keluarga meninggal dunia, menjadi wali pernikahan anak kandung, dan acara pembagian warisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dengan tujuan menganalisa pelaksanaan hak narapidana mendapatkan kesempatan Izin Luar Biasa serta kendala yang dihadapi oleh pihak Laembaga pemasyarakatan.Kata Kunci: Narapidana, Izin Luar Biasa, Lembaga Pemasyarakatan Abstract Leave is one of prisoner’s rights Department of Corrections has to meet. This type of right involves visiting family, leave before release from prison, and conditional leave. Under the corrective services class I of Malang, visiting family has been under the policy of the Head of Department of Corrections and this type of leave is given under extraordinary permission that can only be granted on compassionate grounds such as visiting ill member of family, attending funeral of a deceased member of family, or non compassionate ground such as serving as guardian in the wedding of a biological daughter/son and the distribution of inherited asset. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach to analyse the fulfilment of rights of the prisoner granted with extraordinary permission and issues faced by the Department of Corrections.Keywords: prisoner, extraordinary permission, department of corrections