ANALISIS YURIDIS KETENTUAN HAK MENDAPATKAN UPAH BAGI PEKERJA YANG MENJALANKAN TUGAS SERIKAT PEKERJA
| Main Author: | Nurhedianto, Aldi |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3988 |
Daftar Isi:
- Aldi Nurhedianto, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Syahrul Sajidin, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : aldi.nurhedianto15@gmail.com ABSTRAK Peran serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan industrial yang baik dan harmonis. Untuk itu, serikat pekerja memiliki tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi fungsi dari serikat pekerja. Namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat permasalahan terkait ketentuan hak mendapatkan upah bagi pekerja yang sedang menjalankan tugas serikat pekerja. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis batasan tugas serikat pekerja dan mogok kerja termasuk dalam ruang lingkup tugas serikat pekerja. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas serikat pekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria agar dapat dikatakan sebagai tugas serikat pekerja. Sehinggga pekerja yang melakukan tugas serikat pekerja tetap berhak mendapatkan upah atas persetujuan pengusaha dan dijamin pelaksanaannya oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Mogok kerja tidak termasuk kedalam tugas serikat pekerja karena mogok kerja merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pekerja, sedangkan tugas serikat pekerja merupakan kewajiban pekerja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ketentuan mendapatkan upah berbeda. Mogok kerja tidak memerlukan persetujuan dari pengusaha, sedangkan tugas serikat pekerja memerlukan persetujuan dari pengusaha. Kata Kunci : Upah, tugas serikat pekerja, serikat pekerja, mogok kerja. ABSTRACT Labour union plays a highly essential role in the establishment of proper and harmonious industrial relationship, and it is common for labour union to go on strike due to the failure to reach an expected agreement in a discussion attended by entrepreneurs. However, the provision of the legislation that is in place regulates the rights of the labour to get their wages when the labours concerned still perform tasks assigned by labour union. This research was conducted to investigate and analyse the extent of the tasks of labour union and the strike within the scope of the tasks assigned by the labour union. This research was conducted based on normative juridical method along with statutory approach. The research result concludes that those can be regarded as performing the tasks of labour union as long as they are registered in labour union. When they have such a status, their work is guaranteed by the law and they have their rights to receive wages, which can be varied from one another, under the agreement made by entrepreneurs. Being on strike is also included in one of the tasks of labour union. Keywords: wages, the tasks performed by labour union, labour union, on strike